Belitung Berita Heboh News

Timbunan Tanah Urug Didaerah Kebun Jeruk Diduga Tidak Membayar Pajak Galian C

Belitung, kabarbelitung.co.id – Lokasi Tanah Timbunan tersebut berada di Lahan Daerah Kebun Jeruk, Desa Air Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, yang baru selesai di Urug beberapa Minggu lalu menjadi Sorotan.

Tapi sayangnya Lokasi Tanah Timbunan tersebut Diduga tanpa Dilengkapi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pajak Galian C.

Sementara itu Pemilik Lahan, TN saat di Konfirmasi melalui Sambungan Telepon Selulernya mengakui bahwa Lahan yang di Timbun itu benar miliknya kepada Awak Media Online yang ada di Kabupaten Belitung.

Menyikapi hal itu, Ketua Bidang Pertambangan Lembaga Swadaya Masyarakat Investigasi Team Lingkungan (LSM INTEL) Saudara Kusnadi saat di Konfirmasi Media kabarbelitung.co.id angkat bicara dan mengatakan, ia sangat Menyayangkan hal itu bisa Terjadi. Kamis (08/04/2021) malam.

“Saya akan Dorong Dinas Terkait segera melakukan Koordinasi dengan Desa dan Kelurahan maupun Kecamatan serta Penegak Perda (Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung)

“Untuk meminta kepada Satpol PP Kabupaten Belitung memanggil Pemilik Lahan TN, memastikan Timbunan Tersebut tidak memiliki Izin Tambang atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan khususnya Pajak Galian C tersebut.” Tegasnya.

Lanjut Saudara Kusnadi Mengatakan, para Pekerja Bekerja dengan cara Cut and Fill atau Memotong Bukit dan Meratakannya.

“Lantaran tak Mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dari Pemerintah maka Aktivitas Galian Tanah Urug tersebut ilegal, tanpa Izin, dan di Duga Melanggar Pasal 158 UU RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.

“Dimana Ancaman Pidananya di atas Lima Tahun Penjara yang menyatakan Setiap Orang Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Lama 10 Tahun.” Ujarnya.

“Mengacu pada Aturan, Revitaliasi Eks Galian C bila dilihat dari Undang-Undang tersebut, termasuk dalam Kategori Pertambangan Batuan.

“Selain Wajib memiliki IUP, Pengelola Wajib mematuhi Ketentuan UU 32/2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaannya.

“Selain itu, setiap Orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi yang Menampung, Memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batubara.

“Yang bukan dari Pemegang IUP Dipidana dengan Pidana Penjara paling Lama 10 Tahun dan Denda Paling Banyak Rp10 Miliar.” Ucapnya lagi.

(Tim_Red.KB)