BANGKA News

Presiden Suara Independen Rakyat Indonesia Dukung Penertiban Penambangan Timah Di Kawasan RWZP3K Teluk Kelabat Dalam Laut Belinyu Dan Sekitarnya

Bangka Belitung, kabarbelitung.co.id- Biji timah merupakan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh Indonesia dan telah menjadi sumber pendapatan negara di sektor pertambangan. Daerah yang cadangan biji timahnya melimpah yakni Pulau Bangka Belitung.

Di Negeri Serumpun Sebalai sebutan lainnya dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) penambangan timah rakyat telah memberi dampak yang cukup besar terhadap menggeliatnya perekonomian rakyat Babel sejak keran penambangan rakyat dibuka oleh pemerintah.

Tjandra Setiadji SH., MH, Presiden Suara Independen Rakyat Indonesia (SIRI) melalui rilisnya kepada jejaring media Pers Babel mengatakan, penambangan rakyat akhir-akhir ini menjadi persoalan pemerintah di pusat.

Karena baik penambangan timah di darat maupun di laut terdapat pro dan kontra di masyarakat Babel itu sendiri. 
Salah satu yang menjadi perhatian serius pemerintah pusat adalah persoalan penambangan timah rakyat di kawasan perairan laut Bakit dan laut Cupat, masuk dalam perairan laut Teluk Kelabat Dalam Laut Belinyu dan sekitarnya.” Ucapnya, Jumat (24/9/2021).

Pasalnya kawasan perairan laut tersebut kata Setiadji, sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai kawasan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), dan dikuatkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040.

“Dengan ditetapkan Perda Nomor 3 Tahun 2020, artinya pemerintah pusat melalui pemerintah daerah telah memberi jaminan kepastian hukum dalam perlindungan ekosistem laut, pesisir, ruang penghidupan rakyat masyarakat pesisir/nelayan dan iklim investasi.” Tuturnya.

Menurutnya, persoalan penambangan timah rakyat di kawasan Perairan Teluk Kelabat Dalam Belinyu mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan oleh pemerintah daerah itu sendiri. 

Bahkan menurutnya, terkesan pemerintah daerah setempat ikut serta mengesampingkan hak asasi manusia (HAM) profesi masyarakat Babel lainnya, seperti masyarakat pesisir dan nelayan yang saat ini masih bergantung di kawasan perairan laut Teluk Kelabat Dalam Belinyu sebagai daerah nelayan tangkap untuk menghidupi kebutuhan sandang dan pangan keluarganya.

“Saya tahu tidak sedikit masyarakat Babel yang pro kepada penambangan rakyat dengan alibi bahwa selama ini penambangan rakyat telah memberi dampak kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat Babel setempat.

“Namun yang perlu digaris bawahi, tidak sedikit pula masyarakat pesisir di Babel, seperti Nelayan yang bergantung kepada laut sebagai sumber mata pencaharian kehidupan mereka.” Ungkap Andi sapaan akrab lainnya.

Tjandra Setiadji yang juga merupakan Dewan Pembina Ikatan Media Online Indonesia (IMO Indonesia) menegaskan, apalagi Perda RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah disahkan.

“Seyogyanya seluruh stakeholder dan elemen masyarakat untuk dapat menghormati dan tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saling menghormati profesi masyarakat setempat. Dan tidak alasan bagi Forkopimda setempat hanya berdiam diri terkesan melakukan pembiaran. 

“Seyogyanya sebagai warga negara indonesia yang baik kita sama-sama saling menghormati profesi masyarakat setempat, meskipun masyarakat Babel hanya sebagian kecil yang berprofesi sebagai nelayan, kita tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap mereka.

“Justru kita bersyukur masyarakat nelayan masih peduli dengan laut kita, kekuatiran mereka bukan untuk saat hari ini saja akan tetapi berdampak kepada untuk anak-anak cucu kita kedepan.” Ungkapnya.

Ditambahkannya, apalagi baru-baru ini masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Bangka Barat yang terdampak dengan beraktifitasnya penambangan timah rakyat dengan menggunakan Ponton Ti Apung dan Selam mengadu kepada sejumlah Forkopimda di Provinsi maupun di Kabupaten setempat. 

Aduan mereka tak lain meminta kepada pemerintah daerah maupun kepada Aparat Penegak Hukum (APH) setempat dapat melindungi kawasan perairan Teluk Kelabat.

(Andi.M)